Berita / Pengumuman Terkini

Blog PN Stabat

Di halaman ini merupakan berita, pengumuman, relaas serta kegiatan terbaru seputar Pengadilan Negeri Stabat

Kegiatan Focused Group Discussion Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu di Pengadilan Negeri Stabat

on Senin, 16 Oktober 2017. Posted in Berita/Pengumuman Publik

Stabat (13/10)

Pada hari Kamis s.d Jumat, 12-13 Oktober 2017, bertempat di Auditorium Berlian Pengadilan Negeri Stabat, telah diselenggarakan kegiatan Focused Group Discussion (FGD) Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu yang merupakan salah satu proyek SUSTAIN EU-UNDP yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan dukungan terhadap Pengadilan Anak.

Peserta dalam kegiatan FGD SPPA ini merupakan Aparat Penegak Hukum yang berasal dari instansi Polres Langkat, Kejaksaan Negeri Langkat, Pengadilan Negeri Stabat, Pengadilan Negeri Binjai, PK BAPAS Sumatera Utara, Dinas Sosial Kab. Langkat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Langkat, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab. Langkat dan Advokat/ Penasihat Hukum.

Pada hari pertama FGD SPPA, Kamis 12 Oktober 2017, Sustain menghadirkan Narasumber Nasional SPPA terpadu, yakni Jaksa Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Erni Mustikasari, S.H.,M.H., dan Kepala Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat Sri Zumaeriah. Sustain juga menghadirkan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sekaligus sebagai Anggota Tim Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung R.I., Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H untuk menjadi narasumber pada hari kedua FGD SPPA.

Sebagaimana dalam sambutan Gilles Blanchi, senior adviser proyek Sustain EU-UNDP yang disampaikan pada acara pembukaan FGD SPPA, bahwa Proyek SUSTAIN merupakan  kerja sama antara Mahkamah Agung dan Uni Eropa, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh UNDP. Uni Eropa membiayai kegiatan - kegiatan  semacam ini  selama empat tahun ke depan sampai Juni 2019,  dan beliau yakin para peserta akan mendapatkan manfaat dari kerjasama ini. Ini bukan pertama kali Uni Eropa mendorong dan mendukung kegiatan reformasi peradilan di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, proyek “Good Governance in the Indonesian Judiciary”  atau GGIJ telah memberikan dukungan yang sama tahun 2007-2010.

Tujuan proyek ini adalah mendukung agenda reformasi Mahkamah Agung khususnya untuk meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan peradilan. Martabat pengadilan tersebut sangat terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Secara otomatis kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat apabila hak-hak mereka dalam mencari keadilan dapat dilindungi. Perlindungan hak para pencari keadilan tentunya tidak boleh melupakan hak-hak pihak yang lemah kedudukannya, yaitu perempuan dan anak. Harus ada cara-cara khusus untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Pihak pengadilan sebagai pintu terakhir penanganan perkara anak sangat berkepentingan terhadap kegiatan ini karena koordinasi dan kerja sama yang semakin baik antar aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait akan meringankan beban pengadilan anak.

Pada hari pertama kegiatan FGD SPPA Terpadu, narasumber memaparkan tentang Peran Pemasyarakatan (BAPAS, LPAS, LPKA) dan LPKS dalam SPPA dan Kebijakan Penuntut Umum dalam SPPA. Sementara pada hari kedua, narasumber memaparkan tentang Implementasi SPPA. Dalam kegiatan FGD hari kedua, para peserta dari masing-masing instansi dituntut untuk memaparkan masalah yang sering dihadapi dalam penanganan perkara ABH dan mereka juga dituntut untuk membuat dan memaparkan SOP terkait penanganan SPPA di masing-masing instansi.

Sustain beserta para narasumber berharap FGD kali ini bisa menghasilkan dan mengimplementasikan draft SOP dan petunjuk teknis kerja sama antar aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah Kab. Langkat. Dan setelah kegiatan FGD ini, Kabupaten Langkat bisa segera membentuk kelompok kerja yang menjadi himpunan bagi semua aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak terkait di masa depan.

Kegiatan FGD SPPA Terpadu ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Sabungan Parhusip, S.H.,M.H. Dalam sambutannya, beliau berharap dari kegiatan FGD ini para aparat penegah hukum di wilayah Kab. Langkat bisa menyamakan persepsi dalam penanganan perkara ABH. Beliau juga berharap, Pengadilan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Binjai bisa menjadi pembicara terkait SPPA di Pengadilan Tinggi Medan dalam pertemuan yang akan dilaksanakan bulan depan. Beliau juga berharap semoga para peserta bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan berbagi dengan yang lain.

MAJU, SUKSES, BERMUTU